Beranda / PENDAFTARAN / POLRI

Jadwal dan Syarat Pendaftaran Polri 2025 - 2026 (www penerimaan polri go id Terbaru)

Diposting oleh Admin PMB
Jadwal dan Syarat Pendaftaran Polri 2025 -- www.penerimaan.polri.go.id, jadwal pendaftaran polri, jadwal pendaftaran polri, jadwal pendaftaran bintara polri, jadwal penerimaan polri, jadwal tes polisi, jadwal pendaftaran tamtama polri, jadwal pendaftaran akpol, penerimaan polri, penerimaan.polri.go.id, pendaftaran bintara polri, jadwal pendaftaran polri, rekrutmen polri, pendaftaran polri, penerimaan.polri.go.id bintara, pendaftaran polisi, penerimaan polisi, penerimaan.polri.go.id tamtama, www.penerimaan.polri.go.id terbaru, penerimaan.polri.go.id akpol.

Informasi yang akan admin bagikan kali ini berjudul Jadwal dan Syarat Pendaftaran Polri 2025 - 2026 (www penerimaan polri go id Terbaru). Informasi ini ditujukan bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri mengikuti seleksi penerimaan polri di tahun ini.

https://www.pendaftaranmahasiswabaru.web.id/

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. 

Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Wikipedia).

Bagi kalian yang ingin menjadi anggota Polri, maka dapat mengikuti seleksi yang dibuka oleh Polri. Ada banyak jenis seleksi yang dibuka Polri, yaitu seleksi penerimaan taruna Akpol, seleksi penerimaan Bintara (ada banyak jenis bintara), dan  seleksi penerimaan tamtama (ada banyak jenis tamtama).

Bagi yang ingin mendaftarkan diri, silahkan simak informasi di bawah ini tentang Jadwal Pendaftaran Polri dan Syarat Pendaftaran Polri Terbaru.

A. Syarat Pendaftaran Polri (SIPSS Polri, Akpol, Bintara Polri, dan Tamtama Polri)

Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftarkan diri menjadi calon anggota Polri, baik itu SIPSS Polri,  calon taruna Akpol, Bintara Polri, ataupun Tamtama Polri.

Silahkan disimak dengan baik syarat pendaftaran Polri untuk semua jenis seleksi di bawah ini.

I. Syarat Pendaftaran Polri : Syarat Pendaftaran SIPSS Polri

A. Persyaratan Umum Pendaftaran SIPSS Polri
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun
  5. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba (surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang);
  6. Tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;
  7. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia ditugaskan pada Satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.

B. Persyaratan Khusus Pendataran SIPSS Polri
  1. pria/wanita, bukan anggota / mantan Polri / TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri / TNI dan tidak terikat ikatan dinas;
  2. berijazah:
    1. S-2:
      1. Psikologi (Profesi);
      2. Hukum Pidana;
      3. Hukum Tata Negara;
      4. Hukum Administrasi Negara;
      5. Kriminologi;
      6. Ilmu Komunikasi;
      7. Desain Komunikasi Visual;
      8. Rekayasa Kriptografi;
      9. Rekayasa Pertahanan Siber;
      10. Keamanan Siber;
      11. Forensik Digital.
    2. S-1:
      1. Agen Inteligen (STIN);
      2. Keamanan Siber;
      3. Kriptografi (Politeknik Siber dan Sandi Negara);
      4. Kedokteran Umum (Profesi);
      5. Psikologi (Profesi);
      6. Akuntansi Keuangan dan Pajak (sudah memiliki Sertifikat Auditor);
      7. Kimia (Murni);
      8. Biologi (Murni);
      9. Fisika (Murni);
      10. Metalurgi;
      11. Sains Data;
      12. Sistem Informasi;
      13. Teknik Informatika;
      14. Teknik Penerbangan;
      15. Ilmu Komunikasi;
      16. Desain Komunikasi Visual;
      17. Kriminologi.
    3. D-IV/S-1 Teknik Elektro (Telekomunikasi)
  3. berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar) atau akreditasi minimal Sangat Baik (yang menggunakan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria), akreditasi berlaku pada saat tahun kelulusan sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022, dengan IPK minimal 3,0 serta wajib melampirkan ijazah yang dilegalisir / diketahui oleh Pembantu Dekan bidang Akademik (berlaku untuk D-IV, S-1 maupun S-2);
  4. bagi lulusan Perguruan Tinggi di Luar Negeri wajib melampirkan surat keputusan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudrisktek;
  5. umur peserta pada saat pembukaan pendidikan pembentukan siswa SIPSS Tahun Anggaran 2025 yaitu:
    • maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk S-2 dan S-2 Profesi;
    • maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun untuk S-1 Profesi;
    • maksimal 26 (dua puluh enam) tahun untuk S-1 dan D-IV.
  6. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
    • pria: 162 (seratus enam puluh dua) cm;
    • wanita: 157 (seratus lima puluh tujuh) cm.
  7. belum pernah menikah secara hukum positif / agama / adat (belum pernah hamil / melahirkan) dan sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan pembentukan;
  8. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri;
  9. bersedia ditugaskan pada Satker atau Polda sesuai kompetensi atau latar belakang program studinya;
  10. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
  11. mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan pembentukan SIPSS Tahun ini.
  12. mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan materi:
    1. tingkat Panda dengan sistem gugur dan/atau sistem ranking meliputi:
      1. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      2. pemeriksaan kesehatan I dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      3. tes psikologi tahap I menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
      4. Tes Kompetensi Keahlian (TKK) aspek pengetahuan menggunakan sistem CAT dengan penilaian kuantitatif;
      5. sidang penetapan peserta untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II
      6. pemeriksaan kesehatan II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      7. Ujian Kemampuan Jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS), serta Anthropometrik dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
      8. tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      9. Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) melalui wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      10. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      11. sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah.
    2. tingkat pusat dengan sistem gugur dan/atau sistem ranking meliputi:
      1. pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      2. pemeriksaan kesehatan I dan II (termasuk Keswa) dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      3. sidang hasil pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan tahap I dan II (termasuk Keswa) serta pemulangan tahap I;
      4. TKK aspek keterampilan dan perilaku (praktek) sesuai profesi/prodi dengan penilaian secara kuantitatif;
      5. pendalaman / asesmen Mental Ideologi (MI) dengan rekomendasi untuk didalami Paminal / tahapan PMK;
      6. tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
      7. PMK melalui wawancara dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
      8. sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat pusat.

II. Syarat Pendaftaran Polri : Syarat Pendaftaran AKPOL

Untuk bisa mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon taruna / taruni Akpol, maka calon peserta harus bisa memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pendaftaran Akpol berikut :

A. Persyaratan Umum Pendaftaran AKPOL
  1. warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
  5. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
  6. tidak pemah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
  7. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

B. Persyaratan Khusus Pendaftaran AKPOL
  1. pria / wanita, bukan anggota/mantan Polri / TNI dan PNS atau pemah mengikuti pendidikan Polri / TNI;
  2. berijazah serendah-rendahnya SMA/MA/Sederajat (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C). Untuk lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS yang dibuktikan dengan ijazah dari Kemendikbudristek dan lulusan PDF/SPM yang dibuktikan dengan ijazah dari Kemenag.
  3. berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
  4. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
    • pria : 165 (seratus enam puluh lima) cm;
    • wanita : 163 (seratus enam puluh tiga) cm.
  5. belum pemah menikah secara hukum positif / agama / adat, belum pernah hamil / melahirkan, belum pemah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
  6. tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama / adat;
  7. bagi peserta calon Taruna/i Akpol yang telah gagal/TMS dalam proses tes karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;
  8. mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;
  9. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus / Panda;
  10. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka;
  11. membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum
  12. membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;
  13. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
  14. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua / wali;
  15. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud;
  16. bagi calon Taruna/i Akpol yang berusaha menggunakan sponsor / koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia / pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;
  17. bagi peserta dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII, dapat mendaftar di Polda asal sesuai domisili, atau untuk peserta dari SMA Taruna Nusantara dapat mendaftar di Polda Jateng dan DIY, sedangkan untuk peserta dari SMA Krida Nusantara dapat mendaftar di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perangkingan pada Polda sesuai persyaratan domisili;
  18. bersedia menjalani lkatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;
  19. memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
  20. tidak terikat perjanjian lkatan Dinas dengan suatu instansi lain;
  21. bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif
  22. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai / karyawan
    • mendapat persetujuan / rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
    • bersedia diberhentikan dari status pegawai / karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol. 

Ketentuan Domisili :
  1. peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru);
  2. bagi putra/putri personel Polri/TNI/PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut :
    • berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk
    • orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dengan melampirkan Surat Keputusan tentang jabatan orang tua peserta
  3. bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1) dan 2) di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya, dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

III. Syarat Pendaftaran Polri : Syarat Pendaftaran Bintara Polri

Untuk bisa mendaftar, maka calon peserta seleksi anggota bintara Polri harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh panitia.

Langsung saja simak penjelasan selengkapnya mengenai persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya pendaftaran bintara polri.

A. Persyaratan Umum 
  1. warga negara Indonesia;
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. pendidikan paling rendah SMU / sederajat;
  5. berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat);
  8. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

                B. Persyaratan Khusus
                  1. pria / wanita, bukan anggota / mantan Polri / TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri / TNI
                  2. berijazah serendah-rendahnya:
                    1. SMA / SMK / MA / MAK / SPM / PDF (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C):
                    2. lulusan program D-I sampai dengan Sarjana Terapan dan S-I memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.
                  3. bagi yang masih duduk di kelas XII melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
                  4. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
                  5. usia peserta penerimaan Bintara Polri, yaitu:
                    • lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
                    • lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
                    • lulusan program Sarjana Terapan/D-IV dan S-I usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat pembukaan pendidikan.
                  6. usia peserta penerimaan Bintara Polri, khusus Orang Asli Papua (OAP), yaitu:
                    • lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
                    • lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
                    • lulusan program Sarjana Terapan / D-IV dan S-I usia maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun pada saat pembukaan pendidikan
                  7. belum pernah menikah secara hukum positif / agama / adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum positif/agama/adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi sesuai jenis kelamin dan jalur tes di Polda tersebut;
                  8. tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama / adat;
                  9. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus / Panda;
                  10. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
                  11. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum;
                  12. membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
                  13. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
                  14. bagi peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:
                    • mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
                    • bersedia diberhentikan dari status pegawai / karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri.
                  15. bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif

                  Ketentuan tentang domisili yaitu:
                  1. peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk, kecuali bagi peserta Orang Asli Papua (OAP) yang mendaftar di Polda Papua/Papua Barat tidak dikenakan ketentuan tentang domisili;
                  2. khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua/Papua Barat (berdasarkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk) namun bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perangkingan pada Polda Papua/Papua Barat sesuai domisili (tidak diberlakukan batas waktu minimal domisili);
                  3. peserta jalur Bakomsus tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili;
                  4. bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1) dan 2) di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya (terhitung mulai dengan riwayat pada domisili lamanya), dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

                  C. Persyaratan Lainnya 

                  # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Polisi Tugas Umum (Bintara PTU)
                  1. berijazah serendah-rendahnya:
                    • SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B, atau C);
                    • SMK/MAK semua program keahlian kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;
                    • Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA); atau
                    • program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.
                  2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
                    • umum:
                      • Pria: 165 cm;
                      • Wanita: 160 cm.
                    • Wilayah Perbatasan (Wiltas) / Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-Pulau Terpencil (PPT):
                      • Pria: 163 cm;
                      • Wanita: 158 cm.
                    • khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
                      • Daerah Pesisir:
                        • Pria: 163 cm;
                        • Wanita: 158 cm.
                      • Daerah Pegunungan:
                        • Pria: 160 cm;
                        • Wanita: 155 cm.

                  # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes)
                  1. berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:
                    • Kebidanan;
                    • Keperawatan;
                    • Farmasi;
                    • Keperawatan Anastesiologi;
                    • Kesehatan Gigi;
                    • Radiologi;
                    • Elektro Medik;h) Analis Lab;
                    • Pranata Radiologi;
                    • Kesehatan Lingkungan;
                    • Fisioterapi.
                  2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
                    • untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas) / Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-Pulau Terpencil (PPT):
                      • pria: 163 cm;
                      • wanita: 160 cm.
                    • khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
                      • pria: 160 cm;
                      • wanita: 155 cm

                  # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Hukum :
                  1. berijazah serendah-rendahnya Program S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:
                    • Hukum;
                    • Hukum Internasional.
                  2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
                    • untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas ) /Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-PulauTerpencil (PPT):
                      • pria: 163 cm;
                      • wanita: 160 cm.
                    • khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
                    • pria: 160 cm;
                    • wanita: 155 cm.

                  # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Kehumasan / TI :
                  1. berijazah serendah-rendahnya SMK/MAK, meliputi jurusan:
                    • Desain Grafis;
                    • Teknik Komputer dan Jaringan;
                    • Elektro;
                    • Rekayasa Perangkat Lunak;
                    • Multimedia;
                    • Teknik Audio dan Video;
                    • Desain Komunikasi Visual;
                    • Teknologi Informasi Jaringan.
                  2. berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:
                    • Sistem Informasi;
                    • Teknologi Informasi;
                    • Teknik Komputer dan Jaringan;
                    • Desain Komunikasi Visual;
                    • Ilmu Komunikasi (Jurnalistik/ Public Relations).
                  3. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
                    • untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas) / Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-PulauTerpencil (PPT):
                      • pria: 163 cm;
                      • wanita: 160 cm.
                    • khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
                      • pria: 160 cm;
                      • wanita: 155 cm.

                  # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Pariwisata :
                  1. berijazah serendah-rendahnya:
                    • SMK/MAK Pariwisata (kecuali program keahlian Tata Busana dan Tata Kecantikan);
                      • Usaha Layanan Pariwisata;
                      • Ekowisata.
                    • Program D-I sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi) dengan program studi:
                      • Pemandu Pariwisata (Tour Guiding);
                      • Ekowisata;
                      • Ekowisata Laut;
                      • Perjalanan dan Wisata (Tour and Travel);
                    • Program D-IV / S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi) dengan program studi Pariwisata.
                  2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
                    • untuk umum:
                      • pria: 163 cm;
                      • wanita: 160 cm.
                    • khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
                      • pria: 160 cm;
                      • wanita: 155 cm.

                  Bagi peserta yang memenuhi persyaratan-persyaraan di atas dapat memilih untuk mendaftar melalui jalur Bakomsus atau PTU dengan seleksi tahapan tes sebagai berikut :

                  1. Bintara PTU dengan tahapan tes sebagai berikut :
                  1. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                  2. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                  3. tes psikologi tahap I menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
                  4. tes akademik menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif, meliputi materi sebagai berikut:
                    • Pengetahuan Umum (PU) termasuk Undang-Undang Kepolisian;
                    • Wawasan Kebangsaan (WK), meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan Kewarganegaraan;
                    • Tes Penalaran Numerik;
                    • Bahasa Inggris.
                  5. pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                  6. uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta anthropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                  7. tes Mental Ideologi (MI) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
                  8. tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                  9. pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                  10. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                  11. sidang terbuka penetapan kelulusan akhir (terpilih/tidak terpilih).

                                                            2. Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan tahapan tes sebagai berikut :
                                                            1. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                                                            2. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                                                            3. pemeriksaan psikologi tahap I menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
                                                            4. Tes Kompetensi Keahlian (TKK) aspek pengetahuan menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif;
                                                            5. Tes Kompetensi Keahlian (TKK) aspek keterampilan dan perilaku, dengan penilaian secara kuantitatif;
                                                            6. pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
                                                            7. Uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta anthropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                                                            8. tes Mental Ideologi (MI) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
                                                            9. tes psikologi tahap II (wawancara) dan pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                                                            10. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                                                            11. sidang terbuka penetapan kelulusan akhir (terpilih/tidak terpilih).

                                                            IV. Syarat Pendaftaran Polri : Syarat Pendaftaran Tamtama Polri

                                                            Untuk bisa mendaftarkan diri menjadi calon peserta seleksi Tamtam Polri, baik itu Tamtama Brimob ataupun Tamtama Polair, maka harus dapat memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus berikut :

                                                            A. Persyaratan Umum Tamtama Polri
                                                            1. warga negara Indonesia;
                                                            2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
                                                            3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                                                            4. berijazah paling rendah SMU / sederajat;
                                                            5. usia minimal 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
                                                            6. sehat jasmani dan rohani;
                                                            7. tidak pernah dipidana (dengan menunjukkan SKCK);
                                                            8. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

                                                            B. Persyaratan Khusus Tamtama Polri
                                                            1. jenis kelamin pria, bukan anggota / mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI;
                                                            2. berijazah serendah-rendahnya:
                                                              • SMA / MA / SMK / MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan (bukan lulusan Paket A, B, atau C) dengan kriteria lulus;
                                                              • lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM / setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF / setingkat SMA) dengan kriteria lulus;
                                                              • khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah paket A dan paket B.
                                                            3. usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
                                                            4. usia khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 25 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
                                                            5. tinggi badan minimal 165 cm, sedangkan khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) minimal 163 cm;
                                                            6. tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama / adat;
                                                            7. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus / Panda;
                                                            8. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
                                                            9. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum;
                                                            10. membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
                                                            11. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua / wali
                                                            12. belum pernah menikah secara hukum positif / agama / adat, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, dan apabila peserta pendidikan diketahui pernah menikah secara hukum / positif / agama / adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan;
                                                            13. bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Tamtama Polri;
                                                            14. memperoleh persetujuan dari orang tua / wali;
                                                            15. tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan instansi lain;
                                                            16. bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;
                                                            17. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai / karyawan:
                                                              • mendapat persetujuan / rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
                                                              • bersedia diberhentikan dari status pegawai / karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri.

                                                            Ketentuan tentang domisili yaitu:
                                                            1. peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk, kecuali bagi peserta Orang Asli Papua (OAP) yang mendaftar di Polda Papua / Papua Barat tidak dikenakan ketentuan tentang domisili;
                                                            2. khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua / Papua Barat (berdasarkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk) namun bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/peringkat pada Polda Papua / Papua Barat sesuai domisili (tidak diberlakukan batas waktu minimal domisili);
                                                            3. bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1) dan 2) di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya (terhitung mulai dengan riwayat pada domisili lamanya), dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

                                                            B. Jadwal Pendaftaran Polri 2025

                                                            Berikut ini adalah jadwal pendaftaran SIPSS, Akpol, Bintara Polri, dan Tamtama Polri :
                                                            • Pendaftaran SIPSS Polri : 13 - 20 Januari 2025
                                                            • Pendaftaran Akpol : 4 Februari - 6 Maret 2025
                                                            • Pendaftaran Bintara : 4 Februari - 6 Maret 2025
                                                            • Pendaftaran Tamtama Polri  : 5 Februari - 6 Maret 2025

                                                            Itulah informasi mengenai syarat pendaftaran polri dan jadwal pendaftaran polri. Untuk informasi lain yang dibutuhkan bisa cek langsung di website resmi atau baca pada artikel di bawah ini.

                                                            Baca Juga :
                                                            Demikian informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Jadwal dan Syarat Pendaftaran Polri (www.penerimaan.polri.go.id Terbaru). Semoga informasi tersebut dapat memberikan gambaran bagi kalian yang akan mendaftarkan diri menjadi calon anggota Polri di tahun ini.

                                                            Terima kasih atas waktunya dan semoga bisa lolos dari setiap tahapan seleksi yang diujikan. Aamiin.